Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Munchen/nr

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar serius memberantas sindikat mafia TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Menurutnya, pemerintah memiliki semua instrumen untuk membongkar sindikat tersebut, mulai dari UU Nomor 21 Tahun 2007 hingga unsur aparat seperti Polri dan BIN.

“Keberadaan mafia TPPO telah menimbulkan korban yang tidak sedikit. Pemerintah harus serius memberantasnya, jangan sekadar basa-basi. Awali dengan membersihkan oknum pejabat yang terlibat membekingi TPPO,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (9/4/2023).

"Pemerintah seharusnya bisa tahu soal oknum pejabat yang terlibat. Agak aneh kalau sampai tidak mampu mendeteksi keberadaan sindikat tersebut,” sambung Politisi dari Fraksi PKS ini.

Selain itu, Netty juga mempertanyakan realisasi program sosialisasi cegah trafficking yang dibuat Lembaga atau kementerian terkait. "Apakah selama ini edukasi dan sosialisasi tentang bahaya TPPO sudah dilakukan secara masif dan merata? Faktanya di lapangan masih banyak anak-anak bangsa yang tertipu dengan modus TPPO,” kata Netty.

Terakhir, Netty mendukung Menkopolhukam untuk memberantas TPPO di berbagai wilayah Indonesia. “Pemberantasan sindikat mafia TPPO ini harus dimulai dengan meringkus oknum pejabat yang terlibat. Proses dan berikan hukuman yang tegas agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Sudah saatnya hukum di Indonesia ditegakkan dengan benar, bukan dipermainkan,” tandasnya. (ann/aha)